Pakta Makkah Bangladesh kembali menjadi sorotan diplomasi regional setelah Dhaka menegaskan akan menimbang secara positif peluang keanggotaan bila diundang. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Khalilur Rahman di tengah suasana hubungan yang masih rentan dengan India. Bagi pembaca di Banda Aceh dan kawasan Muslim lainnya, isu aliansi pertahanan antarnegara Muslim ini menarik karena menyangkut arah kerja sama keamanan komunitas global yang mayoritas beragama Islam.
Kesepakatan yang disebut Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah, atau pakta Mekkah, ditandatangani dan mulai berlaku pada 7 Agustus oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Modelnya menyerupai kerangka pertahanan kolektif: serangan bersenjata terhadap satu anggota diperlakukan sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Sejauh ini Bangladesh belum menerima tawaran resmi, namun sinyal dari pejabat Dhaka menunjukkan sikap terbuka.
Sikap resmi Dhaka terhadap undangan yang belum datang
Menjawab pertanyaan anggota parlemen dari daerah pemilihan Brahmanbaria-2, Rumeen Farhana, Khalilur Rahman menjelaskan bahwa pembahasan konkret soal bergabung belum muncul. Alasannya sederhana: Bangladesh belum mendapat undangan dari negara-negara anggota saat ini. Ia menekankan masih terlalu dini membedah kelebihan dan kekurangan keanggotaan tanpa proposal formal.
Namun ia menambahkan, jika para anggota menyatakan niat mengikutsertakan Bangladesh, pemerintah akan mempertimbangkannya secara positif. Sikap itu sejalan dengan pernyataan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Humayun Kabir dan Shama Obaed selama sepekan terakhir, yang menurut laporan media lokal Daily Star memandang pakta Mekkah secara baik. Pemerintah, kata Khalilur, akan menelaah segala aspek sebelum mengambil keputusan.
Fungsi pertahanan diri komunitas Muslim global
Menurut Khalilur, perluasan pakta ini pada akhirnya dapat berfungsi sebagai sistem pertahanan diri bagi komunitas Muslim di tingkat global. Ia menggambarkan isu tersebut sebagai urusan internal keluarga besar Muslim dunia. Karena itu, menurutnya, tidak ada ruang bagi pihak luar untuk merasa khawatir berlebihan terhadap kerangka tersebut.
Argumen ini menempatkan pakta Mekkah bukan sekadar aliansi militer biasa, melainkan instrumen solidaritas keamanan yang diarahkan ke dalam lingkup negara-negara Muslim. Di Aceh, di mana solidaritas umat sering menjadi bagian dari percakapan publik, kerangka semacam itu biasanya dibaca sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif tanpa otomatis menargetkan negara non-Muslim.
Risiko diplomasi dengan India dan mitra besar lain
Analis geopolitik Kollol Kibria, sebagaimana dikutip Reuters, memperingatkan bahwa keanggotaan dalam aliansi formal dapat mempersulit manuver Bangladesh. Hubungan tidak hanya dengan India yang bisa terdampak, melainkan juga dengan China, Iran, Jepang, Kuwait, Oman, Qatar, Rusia, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Ikatan itu tidak serta-merta putus, namun pertanyaan “pihak mana yang didukung Bangladesh” akan jauh lebih sulit dihindari begitu Dhaka masuk blok militer.
Konteks regional menambah bobot kehati-hatian itu. Hubungan Bangladesh–India di bawah pemerintahan yang baru berjalan sekitar enam bulan dinilai berada dalam fase sensitif, meski kedua pihak berupaya menjaga nada harmonis. Perdana Menteri Tarique Rahman belum memutuskan apakah akan berkunjung ke India, menurut juru bicaranya. Dhaka juga masih menunggu tanggapan New Delhi atas permintaan ekstradisi terhadap Sheikh Hasina, mantan pemimpin yang digulingkan dan dituding terkait korupsi.
Bayang-bayang ketegangan pasca-pergantian kekuasaan
Sebelumnya, pihak Bangladesh menyerukan perlunya suasana yang kondusif bagi kunjungan tingkat tinggi setelah Hasina berbicara kepada wartawan di New Delhi. Langkah itu menuai kritik di Dhaka dan mempertegas betapa tipisnya ruang manuver diplomatik kedua tetangga. Dalam situasi seperti ini, sinyal bergabung dengan pakta pertahanan beranggotakan Pakistan—rival historis India—pasti akan dibaca dengan cermat di New Delhi.
- Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menjadi penandatangan awal pakta Mekkah.
- Bangladesh belum menerima undangan resmi keanggotaan.
- Pemerintah Dhaka menjanjikan kajian menyeluruh bila tawaran datang.
- Analis menyoroti dampak potensial terhadap banyak mitra besar Bangladesh.
Bagi publik di Banda Aceh, perkembangan ini layak diikuti sebagai bagian dari dinamika keamanan dunia Islam yang bisa memengaruhi wacana kerja sama multilateral, bukan sebagai isu lokal langsung. Keputusan akhir Bangladesh tetap bergantung pada undangan formal, kalkulasi politik dalam negeri, dan manajemen hubungan dengan tetangga serta mitra dagang utama.
Hingga saat ini, yang jelas hanyalah sikap terbuka Dhaka: pakta dipandang positif, tetapi belum ada proses keanggotaan yang berjalan. Langkah berikutnya akan ditentukan oleh apakah anggota saat ini benar-benar menawarkan kursi kepada Bangladesh dan bagaimana pemerintah menimbang risiko diplomasi yang menyertainya.
Sumber: Republika.