Perubahan cara masyarakat mengonsumsi berita menjadi sorotan utama ketika Syafril Nasution menyampaikan pandangan industri media di Forum Koordinasi Bakohumas Kemenko Polkam. Direktur Corporate Secretary MNC Group yang juga Wakil Direktur Utama iNews Media Group itu menegaskan bahwa di tengah arus konten tanpa batas, kepercayaan publik merupakan fondasi yang tak bisa digantikan oleh sekadar perhatian sesaat. Acara digelar di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026, dengan tema optimalisasi peran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghadapi DFK serta disrupsi informasi.
Bagi pembaca di Banda Aceh dan wilayah Aceh pada umumnya, isu ini relevan karena perangkat digital telah menjadi saluran utama berita harian. Informasi tak lagi dicari di kios koran atau jadwal siaran televisi; ia hadir otomatis di layar gawai. Kondisi serupa dialami masyarakat di berbagai daerah, termasuk Aceh, yang kini berhadapan dengan kecepatan sebaran konten bercampur fakta, opini, dan propaganda.
Pola konsumsi berita yang berbalik arah
Syafril menjelaskan bahwa dulu khalayak harus aktif mencari berita melalui surat kabar, radio, atau televisi. Kini situasinya terbalik. Selama aplikasi terpasang, berita dan konten datang sendiri ke gawai pengguna. Kecepatan sirkulasi informasi meningkat tajam, sementara batas antara ruang publik dan ruang pribadi semakin kabur.
Dampaknya, masyarakat menerima beragam jenis materi dalam waktu singkat. Fakta bercampur dengan opini, dan tidak jarang muncul muatan propaganda yang berpotensi memanas-manasi suasana. Di titik ini, peran media dan humas pemerintah dituntut lebih jernih agar ruang digital tidak dikuasai narasi menyesatkan.
Perhatian publik penting, kepercayaan yang utama
Dalam paparannya sebagai perwakilan industri media, Syafril menekankan hierarki nilai yang jelas. Perhatian publik memang dibutuhkan agar pesan sampai. Namun, tanpa kepercayaan, perhatian itu rapuh dan mudah dialihkan. Kepercayaan publik dibangun lewat konsistensi fakta, verifikasi, dan tanggung jawab editorial yang berkesinambungan.
Forum Bakohumas menjadi ruang koordinasi agar humas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah—termasuk di level provinsi dan kota seperti Banda Aceh—memahami dinamika disrupsi informasi. Kolaborasi dengan industri media dipandang penting agar edukasi literasi digital tidak berjalan sendiri-sendiri.
Disinformasi dan tantangan ruang digital
Disrupsi informasi menuntut respons yang terukur. Ketika konten menyebar tanpa filter ketat, risiko disinformasi meningkat. Syafril mengingatkan bahwa masyarakat sering kali tidak punya waktu memilah setiap unggahan. Karena itu, lembaga resmi dan media perlu hadir dengan kanal yang kredibel, mudah diakses, dan responsif terhadap isu yang berkembang.
Tema forum secara eksplisit mengangkat optimalisasi peran humas menghadapi DFK dan disrupsi informasi. Pendekatan itu sejalan dengan kebutuhan daerah: pemerintah setempat memerlukan saluran komunikasi yang dipercaya warga, terutama saat isu sensitif atau kabar bohong mulai beredar di grup percakapan dan media sosial.
Implikasi bagi humas dan pembaca di daerah
Bagi aparatur humas di Aceh, pesan dari forum ini dapat menjadi penegas arah kerja. Transparansi, kecepatan klarifikasi, dan kerja sama dengan media menjadi instrumen menjaga kepercayaan. Sementara bagi pembaca di Banda Aceh, kesadaran memilih sumber berita yang akuntabel tetap menjadi benteng utama menghadapi banjir konten.
- Informasi kini datang otomatis ke gawai, bukan dicari secara manual.
- Perhatian publik menarik minat, tetapi kepercayaan publik menahan kredibilitas jangka panjang.
- Humas kementerian, lembaga, dan pemda perlu bersinergi dengan industri media.
- Literasi digital masyarakat membantu menekan dampak propaganda dan disinformasi.
Syafril Nasution menutup sudut pandangnya dengan mengingatkan bahwa ekosistem informasi digital tidak akan kembali ke pola lama. Yang dapat diperkuat adalah kualitas sumber, etika penyebaran, dan hubungan saling percaya antara media, pemerintah, serta publik. Forum di Jakarta Pusat itu menjadi salah satu titik koordinasi nasional agar langkah tersebut tidak hanya wacana, melainkan praktik yang konsisten di pusat maupun daerah.
Dengan menjaga akurasi dan membuka kanal klarifikasi yang mudah dijangkau, baik industri media maupun humas pemerintah daerah berpeluang menempatkan kepercayaan publik di pusat strategi komunikasi. Itulah inti pesan yang dibawa Syafril Nasution mewakili perspektif media dalam Forum Koordinasi Bakohumas Kemenko Polkam.
Sumber: Sindo News.