Program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan setelah ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur, harus dirawat di rumah sakit diduga akibat keracunan. Isu keamanan pangan MBG ini relevan bagi pembaca di Banda Aceh dan seluruh Aceh karena program tersebut berjalan secara nasional dan menyasar penerima manfaat di banyak daerah, termasuk wilayah barat Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menanggapi peristiwa yang terjadi Selasa, 1 September 2026 itu. Dalam keterangan pers Rabu, 2 September 2026, ia menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat wajib menjadi prioritas utama, bukan sekadar target distribusi harian.
Insiden Sidoarjo jadi alarm evaluasi nasional
Menurut Nurhadi, kasus di Sidoarjo bukan persoalan kecil. Ia meminta pemerintah menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN disebut perlu meninjau ulang praktik yang ada karena temuan serupa pernah muncul di sejumlah daerah.
Evaluasi yang dimaksud mencakup seluruh rantai penyediaan makanan. Mulai dari pemilihan bahan baku, kondisi dapur, proses memasak, hingga cara makanan sampai ke tangan penerima manfaat. Tanpa perbaikan menyeluruh, risiko serupa dinilai dapat terulang.
Titik rawan dari dapur hingga distribusi
Dari berbagai evaluasi sebelumnya, persoalan keamanan pangan MBG dinilai mencakup banyak aspek. Di antaranya higiene dan sanitasi dapur, mutu bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu makanan, cara penyimpanan, jarak waktu antara makanan matang dan saat dikonsumsi, serta jalur distribusi.
Setiap mata rantai itu saling terkait. Kelemahan pada satu titik saja dapat menurunkan mutu makanan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi anak didik, santri, maupun kelompok penerima lain.
Temuan evaluasi di Papua jadi cermin
Nurhadi mencontohkan hasil evaluasi di Papua yang masih menemukan persoalan sanitasi, pengendalian suhu, penyimpanan bahan baku dan makanan matang, serta distribusi. Gambaran itu menunjukkan bahwa tantangan teknis di lapangan belum sepenuhnya merata diatasi di semua wilayah pelaksanaan.
Bagi daerah lain, termasuk Aceh, temuan tersebut menjadi pengingat agar pengawasan dapur mitra, rantai dingin atau panas makanan, serta ketepatan waktu sajian tidak dianggap sepele. Standar yang sama perlu ditegakkan di mana pun program berjalan.
Dari respons kasus menuju pencegahan ketat
Politisi tersebut mendorong BGN mengubah pendekatan. Alih-alih hanya merespons setelah ada laporan keracunan, lembaga itu diminta membangun sistem pencegahan yang ketat sejak tahap produksi hingga konsumsi. Langkah ini mencakup perbaikan prosedur operasional, pengawasan berlapis, dan penegakan standar kebersihan yang konsisten.
Dengan sistem pencegahan yang lebih kokoh, program gizi nasional diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan penerima manfaat. Kepercayaan publik terhadap MBG juga bergantung pada kemampuan pemerintah menutup celah risiko di lapangan.
Masyarakat dan pemangku kepentingan di Banda Aceh serta kabupaten/kota lain di Aceh dapat menjadikan peringatan DPR ini sebagai acuan untuk ikut mengawasi mutu sajian di lingkungan masing-masing, sambil menunggu tindak lanjut teknis dari BGN di tingkat pusat.
Sumber: Sindo News.