Peringatan tegas soal penipuan dapur MBG disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono kepada seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan tidak ada pejabat BGN yang meminta imbalan uang agar dapur Makan Bergizi Gratis segera beroperasi, termasuk di wilayah yang menjadi mitra program di berbagai daerah.
Pesan itu disampaikan melalui akun Instagram resminya @sudaru_sudaryono pada Minggu, 30 Agustus 2026. Sudaryono menyoroti praktik oknum yang mengaku mewakili dirinya, Wakil Kepala, atau pimpinan BGN lain dengan janji mempercepat pengoperasian dapur yang belum jalan.
Himbauan resmi agar mitra tidak tergiur iming-iming
Menurut Sudaryono, siapa pun yang mengatasnamakan pimpinan BGN lalu menjanjikan dapur MBG yang mandek atau terkena suspend akan segera diaktifkan dengan syarat membayar jasa, jelas-jelas berbohong. Tindakan itu dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
Ia meminta mitra SPPG di mana pun berada, termasuk yang melayani penerima manfaat di Aceh dan kota Banda Aceh, untuk tidak merespons tawaran semacam itu. Setiap ajakan yang disertai tagihan uang atas nama pejabat BGN wajib dicurigai dan dilaporkan.
Tidak ada otoritas pihak ketiga untuk buka suspend
BGN memastikan lembaga ini tidak pernah mengutus perorangan maupun tim informal guna bernegosiasi dengan mitra soal pembukaan dapur. Otoritas membuka suspend atau mengoperasikan kembali unit SPPG hanya berada pada mekanisme resmi internal, bukan melalui calo atau perantara bayaran.
“Kami tidak pernah memberikan otoritas kepada siapa pun untuk membuka, memfasilitasi, apalagi meminta imbalan uang,” tegas Sudaryono dalam pernyataan yang dikutip media. Mitra yang merasa menjadi korban diminta segera mengadu ke kepolisian agar proses hukum berjalan.
Konteks penertiban pengelola SPPG sebelumnya
Peringatan ini muncul di tengah penataan tata kelola program MBG. Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebelumnya melaporkan BGN telah memberhentikan total sekitar 249 pengelola SPPG karena persoalan disiplin. Rinciannya mencakup 183 orang pada periode lebih awal, ditambah 66 pengelola dalam sekitar sebulan terakhir di bawah manajemen baru.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pengelola SPPG wajib hadir di lokasi karena bertugas mengawasi pengolahan pangan. Ketidakhadiran pengawas dinilai berisiko terhadap keamanan makanan penerima manfaat. Dalam rapat perbaikan tata kelola, ia juga menyebut BGN telah mendata 27.415 SPPG, dengan 463 unit masih perlu dicek langsung karena pencatatan belum memadai.
Yang perlu dilakukan mitra dan masyarakat
Bagi mitra di lapangan, langkah praktisnya sederhana: tolak segala permintaan uang yang mengatasnamakan pejabat BGN, simpan bukti komunikasi jika ada, lalu laporkan ke pihak berwajib. Masyarakat dan orang tua siswa penerima MBG di Banda Aceh maupun kabupaten lain di Aceh cukup memantau informasi resmi pemerintah, bukan berita dari perantara tak jelas.
- BGN tidak memungut biaya untuk mengoperasikan atau membuka suspend dapur MBG.
- Iming-iming atas nama Kepala BGN, Waka, atau pimpinan lain adalah modus penipuan.
- Korban atau mitra yang ditawari jasa berbayar diharapkan melapor ke kepolisian.
- Pengawasan disiplin pengelola SPPG terus diperketat demi keamanan pangan.
Dengan komunikasi terbuka dari pimpinan BGN, ruang gerak oknum diharapkan menyempit. Program MBG tetap membutuhkan mitra yang tertib, sementara penerima manfaat berhak mendapat layanan gizi tanpa dibayangi praktik ilegal di balik layar operasional dapur.
Sumber: Liputan6.