Isu tata kelola sawit kembali menjadi perhatian akademisi setelah Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Hariyadi, menekankan perlunya pendekatan yang lebih terpadu. Dalam forum terbatas di Bogor, Senin (31/8/2026), ia memperkenalkan gagasan Nexus Baru atau 7 TAS+ sebagai cara memandang industri kelapa sawit secara utuh, bukan sepotong-sepotong.
Bagi pembaca di Banda Aceh dan wilayah Aceh pada umumnya, pembahasan ini relevan karena kelapa sawit tetap menjadi salah satu komoditas penting di banyak daerah penghasil. Tekanan pasar global soal legalitas lahan, jejak deforestasi, dan keterlacakan produk menuntut respons yang tidak hanya mengandalkan peningkatan produksi.
Mengapa pendekatan lama dinilai tidak lagi cukup
Prof Hariyadi menilai fokus sempit pada volume minyak sawit atau hanya pada isu lingkungan terbukti tidak memadai. Tantangan industri kini merentang dari konflik agraria, status legalitas lahan, efisiensi energi, hingga standar traceability yang semakin ketat di pasar internasional.
Menurutnya, keberlanjutan harus dipahami sebagai jalinan dinamis antaraspek. Ekonomi, lingkungan, sosial, tata ruang, dan kelembagaan saling memengaruhi. Jika satu sisi diabaikan, solusi yang ditawarkan mudah goyah ketika tekanan baru muncul.
Isi kerangka Nexus Baru 7 TAS+
Konsep yang dipaparkan menempatkan keterkaitan erat antar-dimensi kunci: lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Di dalamnya tercakup penanganan deforestasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon, pemulihan tanah dan air, serta pemenuhan kebutuhan pangan dan energi.
Dengan cara pandang itu, kebijakan sawit tidak lagi berdiri sendiri di ranah agribisnis. Perencanaan ruang, penguatan kelembagaan petani dan perusahaan, serta kepastian hukum lahan menjadi bagian yang sama pentingnya dengan target produksi.
- Integrasi ekonomi dengan batas daya dukung lingkungan
- Perhatian pada dimensi sosial dan agraria
- Penguatan tata kelola dan kelembagaan
- Pemenuhan standar keterlacakan pasar global
Forum RSI Bogor dan konteks industri nasional
Pemaparannya disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas yang digelar Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Bogor. Forum tersebut menjadi ruang untuk meninjau ulang arah industri yang selama ini menyumbang devisa besar, namun terus berhadapan dengan kritik keberlanjutan dari luar negeri.
Indonesia berada di persimpangan: mempertahankan kontribusi ekonomi vital sambil memenuhi tuntutan pasar yang makin selektif. Kerangka Nexus Baru diposisikan sebagai jawaban transformatif atas tumpang-tindih persoalan yang tidak bisa diselesaikan satu kementerian atau satu skema sertifikasi saja.
Implikasi bagi daerah penghasil dan pembaca Aceh
Meskipun diskusi berlangsung di Bogor, arah kebijakan nasional soal sawit akan berimbas ke daerah penghasil, termasuk di Sumatera. Prinsip keterpaduan yang ditawarkan Prof Hariyadi menekankan bahwa legalitas, sosial, dan lingkungan harus berjalan beriringan agar akses pasar tidak terhambat.
Bagi pemangku kepentingan lokal, pesan utamanya jelas: perbaikan tata kelola tidak cukup dengan menambah luas tanam atau menaikkan rendemen. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar konflik lahan mereda, data keterlacakan lebih andal, dan praktik di lapangan selaras dengan komitmen iklim serta keanekaragaman hayati.
Ke depan, keberhasilan gagasan Nexus Baru akan diukur dari kemampuan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan batas ekologis serta keadilan sosial. Tanpa integrasi itu, industri sawit residual rentan terhadap tekanan regulasi dan sentimen pasar global.
Sumber: Sindo News.