Pembaca di Banda Aceh dan wilayah sekitarnya kerap menyaksikan berita nasional tentang pertumbuhan, surplus dagang, serta penertiban aset negara. Di balik grafik yang tampak rapi, sejumlah lembaga survei justru merekam tren kepuasan publik turun secara konsisten. Kesenjangan antara indikator resmi dan pengalaman rumah tangga menjadi isu yang layak dicermati tanpa mengabaikan capaian yang sudah diumumkan pemerintah.
Data makro pada pertengahan 2026 memang tidak semuanya suram. Juli 2026 Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 130 juta dolar AS, dengan ekspor tumbuh sekitar enam persen dibanding tahun sebelumnya. Inflasi Agustus berada di angka 3,19 persen, masih dalam koridor sasaran Bank Indonesia. Narasi resmi menekankan bahwa negeri ini kaya sumber daya, namun lama mengalami kebocoran lewat korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, hingga konsesi bermasalah.
Capaian penertiban dan angka yang diumumkan
Pemerintah juga memaparkan hasil penertiban kawasan hutan. Pada Mei 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan bahwa sejak Februari 2025 sekitar 5,89 juta hektare kawasan terkait perkebunan sawit dikuasai kembali. Penerimaan dari denda administratif, pajak, dan sumber lain disebut mencapai sekitar Rp10,27 triliun. Pada tahap yang sama, sekitar 2,37 juta hektare kawasan hutan diserahkan kembali kepada negara. Angka-angka itu besar dan menunjukkan keberanian menyentuh praktik rente yang lama mengakar.
Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa mafia di dalam pemerintahan tidak boleh dibiarkan, termasuk pada pernyataan terbuka sekitar Oktober 2025. Agenda membersihkan kebocoran sumber daya dilanjutkan dengan langkah administratif dan penegakan aturan. Apresiasi terhadap langkah tersebut wajar diberikan, selama ukuran keberhasilan tidak berhenti pada hektare dan triliunan rupiah yang diumumkan di podium.
Rangkaian survei yang bergerak ke arah sebaliknya
Di sisi lain, pengukuran opini publik menunjukkan arah berbeda. Poltracking Indonesia mencatat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran 78,1 persen pada Oktober 2025, lalu 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei, 58,4 persen pada Juli, dan 55,1 persen pada Agustus 2026. Penurunan kumulatif mendekati 23 poin persentase dalam waktu kurang dari setahun.
Saiful Mujani Research and Consulting mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo di angka 81,2 persen pada November 2025, turun menjadi 66,4 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, lalu 51,1 persen pada Juli. Median, melalui survei tatap muka 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 terhadap 1.212 responden, memperoleh kepuasan pemerintahan sebesar 56,2 persen. Metode dan objek pertanyaan antarlembaga tidak identik, namun sinyal tren menurun sulit diabaikan.
Ekonomi rumah tangga sebagai titik paling lemah
Pada survei Poltracking Agustus 2026, kepuasan di bidang ekonomi hanya 41,8 persen, terendah dibanding sektor lain. Sebanyak 44,3 persen responden menunjuk mahalnya kebutuhan pokok sebagai masalah utama, sementara 62,5 persen menyatakan pengeluaran rumah tangga lebih besar dibanding tahun sebelumnya. SMRC mencatat proporsi warga yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik turun dari 40 persen pada November 2025 menjadi 15,7 persen pada Juli 2026. Penilaian buruk atau sangat buruk naik dari 22,7 persen menjadi 31,7 persen, lalu 49,4 persen pada Juli.
Bagi warga biasa, termasuk konsumen di Aceh, ekonomi tidak dibaca dari agregat persen. Yang terasa adalah sisa uang setelah sewa, sekolah, listrik, transportasi, cicilan, dan belanja dapur. Pertumbuhan dan surplus bisa benar secara statistik, sementara tekanan harga dan daya beli juga benar secara pengalaman. Dua grafik itu belum tentu bercerita tentang cerita yang sama.
Uji tata kelola setelah aset kembali
Pertanyaan krusial muncul setelah tepuk tangan atas penertiban selesai: kapan manfaat kekayaan yang direbut kembali benar-benar terasa di tingkat warga? Mengambil lahan dan menagih denda penting, tetapi ukuran jangka panjang tetap pada transparansi, konsistensi hukum, produktivitas aset, dan distribusi manfaat. Memberantas konfigurasi pemain tanpa menutup celah sistem hanya memindahkan rente ke wajah baru.
Konsolidasi aset negara melalui instrumen seperti Danantara juga menyimpan potensi sekaligus risiko. Laporan media internasional menyebut pengelolaan aset negara dalam skala sangat besar, dengan mandat yang cepat meluas. Semakin besar konsentrasi kekuasaan ekonomi, semakin tinggi pula kebutuhan pengawasan independen. Alarm transparansi sepatutnya dibaca sebagai pengingat, bukan sekadar serangan politik.
Bagi pembaca di Banda Aceh, tren nasional ini relevan karena harga kebutuhan pokok, sentimen usaha, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pusat memengaruhi iklim ekonomi daerah. Menjaga indikator makro tetap penting. Menjaga agar angka resmi tidak berjarak jauh dari dapur rumah tangga sama pentingnya. Kepercayaan publik jarang tumbuh hanya dari dasbor yang mengilap; ia tumbuh ketika perbaikan tata kelola terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Sumber: Republika.