Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Keputusan itu disampaikan dalam rapat terbatas penanganan bencana alam yang digelar secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Langkah tersebut dinilai mendesak karena posisi geografis Indonesia di jalur Cincin Api Pasifik.
Rapat membahas penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur, erupsi Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan. Bagi pembaca di Banda Aceh dan sekitarnya, pernyataan Presiden turut menyinggung respons pemerintah di wilayah Sumatra, termasuk Aceh, yang disebut berlangsung masif dan cepat.
Alasan penambahan alokasi mitigasi
Prabowo menekankan bahwa tinggal di negara yang berada di lingkaran api merupakan kondisi yang harus dihadapi setiap saat. Karena itu, pemerintah yang dipimpinnya perlu menaikkan porsi anggaran untuk kesiapsiagaan, bukan hanya reaktif setelah bencana terjadi.
Menurut Presiden, pengalaman penanganan sejumlah peristiwa mutakhir menjadi pelajaran. Ia meyakini dengan alokasi yang lebih memadai, kapasitas nasional menghadapi ancaman gempa, erupsi, dan karhutla akan semakin kuat di masa depan.
Apresiasi respons cepat di Sumatra
Dalam paparannya, Prabowo membandingkan kecepatan respons kini dengan periode sebelumnya. Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai ditangani dengan mobilisasi yang cukup besar dan relativ cepat.
Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang bekerja memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut dengan kekuatan sendiri. Penilaian itu menjadi catatan penting bagi daerah rawan seperti Aceh yang kerap berada di garis depan risiko gempa dan tsunami.
Sorotan karhutla dan gempa Flores
Selain Sumatra, Presiden menilai reaksi terhadap kebakaran hutan dan lahan juga relatif masif, meski masih ada keterlambatan di sejumlah titik. Catatan tersebut, kata dia, akan dipakai untuk menyusun langkah antisipatif berikutnya.
Untuk gempa di wilayah Flores, NTT, respons pemerintah disebut cukup besar. Prabowo meminta dipastikan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat di kabupaten-kabupaten yang belum ia kunjungi, agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pemulihan.
Instruksi laporan teknis di rapat
Pada rapat yang sama, Presiden meminta Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau serta kondisi gunung api lain di Indonesia. Panglima TNI dan Kapolri diminta menyampaikan perkembangan penanganan karhutla.
Gubernur NTT bersama Pangdam dan Kapolda setempat juga dijadwalkan melaporkan penanganan pascagempa. Rangkaian instruksi itu menegaskan koordinasi lintas lembaga tetap menjadi tulang punggung kesiapsiagaan nasional, termasuk bagi provinsi di ujung barat seperti Aceh.
Dengan rencana penguatan anggaran mitigasi, pemerintah berharap daerah rawan bencana memiliki fondasi kesiapan yang lebih kokoh. Publik di Banda Aceh dan wilayah pesisir lainnya dapat memantau tindak lanjut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko di masa mendatang.
Sumber: Liputan6.